Menanam Negarawan, Merawat Republik

Tidak ada negara yang besar hanya karena luas wilayahnya, melimpah sumber daya alamnya, atau tingginya gedung-gedung pencakar langitnya. Negara menjadi besar karena mampu melahirkan manusia-manusia yang sanggup memikul amanah sejarah. Di balik setiap peradaban yang bertahan, selalu terdapat tradisi panjang membangun kepemimpinan. Sebaliknya, di balik kemunduran sebuah bangsa, hampir selalu ditemukan krisis kader dan krisis teladan.

Karena itu, pendidikan sejatinya tidak berhenti pada proses menghasilkan lulusan. Pendidikan adalah pekerjaan kebudayaan: membentuk watak, mengasah akal budi, dan menanamkan tanggung jawab kepada masa depan. Dalam pengertian ini, universitas bukan sekadar pabrik ijazah, melainkan tempat sebuah bangsa menyiapkan pemimpin yang akan menentukan arah sejarahnya.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Aristoteles bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk virtue atau kebajikan. Ki Hadjar Dewantara pun mengingatkan bahwa pendidikan bertugas menuntun tumbuhnya kodrat manusia agar menjadi pribadi yang merdeka sekaligus berguna bagi masyarakat. Bung Hatta berulang kali menegaskan bahwa bangsa yang besar hanya dapat berdiri di atas manusia-manusia yang berkarakter, bukan sekadar berpengetahuan.

Di tengah perubahan geopolitik, disrupsi teknologi, krisis iklim, dan kompetisi ekonomi global, kebutuhan akan pemimpin yang memiliki keluasan intelektual sekaligus kedalaman moral menjadi semakin mendesak. Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Yang jauh lebih sulit adalah menemukan pemimpin yang mampu memadukan kecakapan profesional, integritas pribadi, dan keberanian mengambil keputusan demi kepentingan bangsa.

Dalam konteks itulah gagasan Universitas Republik Indonesia (URI) menarik untuk dicermati. Berdasarkan konsep yang diperkenalkan pemerintah, URI tidak dimaksudkan sekadar sebagai tambahan perguruan tinggi, tetapi sebagai institusi yang berorientasi pada pembentukan kader strategis bagi negara melalui integrasi pendidikan akademik, pembinaan karakter, wawasan kebangsaan, serta pelatihan kepemimpinan.

Sesungguhnya, gagasan seperti ini bukan sesuatu yang sepenuhnya baru. Sejumlah negara telah lama memiliki lembaga yang secara khusus mempersiapkan elite birokrasi dan kepemimpinan nasional, antara lain:

• Prancis melalui Institut National du Service Public (INSP).
• Singapura melalui Civil Service College.
• Tiongkok melalui sistem pelatihan kader CELAP.
• Korea Selatan dan Jerman dengan lembaga kaderisasi kepemimpinan nasional.

Kesemuanya berpijak pada keyakinan yang sama, yakni bahwa kepemimpinan bukan lahir secara kebetulan, melainkan dibentuk melalui proses pendidikan yang panjang, disiplin, dan berkesinambungan.

Namun, membangun sekolah kader negara tidak cukup hanya dengan mendirikan kampus baru atau menyusun kurikulum yang ketat. Persoalan yang jauh lebih mendasar adalah bagaimana menjaga agar proses kaderisasi tetap berpijak pada meritokrasi, kebebasan akademik, dan etika publik. Kampus tidak boleh menjadi ruang reproduksi kekuasaan yang tertutup, tetapi harus menjadi ruang di mana putra-putri terbaik bangsa memperoleh kesempatan yang sama untuk mengabdi.

Di sinilah tantangan terbesar setiap proyek kaderisasi nasional. Negara membutuhkan disiplin, tetapi disiplin tidak boleh mematikan daya kritis. Negara memerlukan loyalitas, tetapi loyalitas tidak boleh menghilangkan keberanian mengoreksi kekeliruan. Negara membutuhkan pemimpin yang taat pada konstitusi, bukan sekadar patuh kepada kekuasaan. Pendidikan kepemimpinan yang sehat justru melahirkan pribadi yang mampu mengatakan benar terhadap yang benar dan salah terhadap yang salah, siapa pun pelakunya.

Karena itu, ukuran keberhasilan sebuah institusi kader negara bukan terutama jumlah alumninya yang menduduki jabatan strategis. Ukuran yang lebih penting ialah apakah mereka menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, pelayanan publik yang lebih bermutu, kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat, serta budaya birokrasi yang lebih berintegritas. Kepemimpinan pada akhirnya bukan soal posisi, melainkan pengaruh moral.

Oleh:
Shofwan Karim
Ketua PWM 2015-2022; 2000-2005 dan Rektor UM 2005-2013, Dosen Pascasarjana UM Sumbar