Pemilu 2029: Masihkah Ideologi dan Identitas Partai Menentukan Pilihan Rakyat?

Pemilu 2029 masih beberapa tahun lagi, tetapi denyut politiknya mulai terasa. Di berbagai ruang publik, dari gedung parlemen hingga lapau di sudut nagari, pertanyaan mengenai masa depan demokrasi Indonesia perlahan mengemuka. Di antara sekian banyak pertanyaan itu, ada satu yang mendasar dan layak direnungkan: masihkah ideologi dan identitas partai menentukan pilihan rakyat?

Pertanyaan ini bukan sekadar isu elektoral. Ia menyentuh jantung demokrasi itu sendiri. Sebab, partai politik pada hakikatnya dibangun di atas fondasi gagasan. Ideologi menjadi peta jalan yang menunjukkan bagaimana sebuah partai memahami negara, masyarakat, agama, keadilan, pembangunan, dan masa depan bangsa. Tanpa ideologi, partai politik hanya akan menjadi kendaraan kekuasaan yang bergerak mengikuti arah angin kepentingan.

Sementara itu, identitas dapat dipahami sebagai ciri atau orientasi khusus yang membedakan satu partai dari partai lainnya. Pancasila menjadi ideologi dasar negara yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam kerangka tersebut, partai politik dapat menonjolkan identitas tertentu, seperti nasionalisme, agama, kekaryaan, modernisme, sosialisme, demokrasi, dan kesejahteraan.

Dalam tradisi ilmu politik klasik, partai politik lahir sebagai representasi cita-cita dan pandangan hidup tertentu. Ada partai yang menekankan nasionalisme, ada yang bertumpu pada nilai-nilai agama, ada yang menonjolkan kerakyatan, dan ada pula yang mengusung perpaduan dari berbagai orientasi tersebut. Di Indonesia, keragaman orientasi politik itu tampak pada identitas partai-partai yang berkembang sejak Reformasi. Ada partai yang secara eksplisit berlandaskan Islam, ada yang menempatkan nasionalisme sebagai fondasi utama, dan ada pula yang berusaha menjembatani keduanya.

Namun, perkembangan politik modern menunjukkan gejala yang menarik. Ideologi tidak lagi selalu menjadi faktor utama dalam menentukan perilaku pemilih. Masyarakat semakin akrab dengan politik yang berpusat pada figur. Popularitas tokoh sering kali lebih menentukan dibandingkan isi platform partai. Media sosial mempercepat proses ini. Pemilih mengenal wajah, gaya bicara, dan aktivitas seorang politikus jauh lebih cepat daripada membaca manifesto partainya.

Akibatnya, ruang politik mengalami transformasi. Jika dahulu pertarungan utama berlangsung antara gagasan dengan gagasan, kini pertarungan sering kali terjadi antara citra dengan citra. Dalam banyak kasus, pemilih tidak bertanya apa ideologi partainya, tetapi siapa tokohnya. Tidak sedikit yang memilih karena kedekatan emosional, kesamaan identitas, atau pengaruh media digital.

Akan tetapi, apakah kondisi tersebut berarti ideologi telah mati?

Jawabannya tentu tidak sesederhana itu. Meskipun partai politik di Indonesia berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara, setiap partai memiliki platform, orientasi, dan identitas politik yang khas. Identitas tersebut mungkin tidak selalu tampak di permukaan, tetapi tetap hidup dalam bentuk yang lebih halus.

Ketika seseorang memilih partai karena dianggap religius, sesungguhnya ia sedang merespons identitas ideologis. Ketika rakyat mendukung partai yang dianggap dekat dengan kaum kecil, mereka sedang menilai orientasi politik yang diperjuangkan partai tersebut. Dengan kata lain, ideologi mungkin tidak selalu dibaca dalam dokumen resmi, tetapi tetap bekerja melalui persepsi dan simbol-simbol sosial yang hidup dalam masyarakat.

Di Sumatera Barat, fenomena ini terlihat dengan sangat jelas. Daerah yang dikenal sebagai tanah kelahiran Mohammad Natsir, Buya Hamka, dan Mohammad Hatta ini memiliki tradisi politik yang unik. Kehidupan masyarakat Minangkabau dibangun di atas perpaduan antara adat, agama, dan intelektualitas. Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah bukan sekadar semboyan budaya, melainkan kerangka etika yang memengaruhi cara sebagian masyarakat memandang kepemimpinan dan kekuasaan.

Oleh:
Shofwan Karim
Pengamat, Penulis Esai, dan Dosen Pascasarjana UM Sumbar