Yuhanes Bastian Roja di Tengah Erosi Kepedulian

Kita semua patut menundukkan kepala, karena ada seorang anak kelas IV SD Negeri di Flores gantung diri hanya karena ibunya tak sanggup lagi membeli buku tulis dan pulpen. Kalau setelah lebih dari 80 tahun merdeka ternyata ada anak berusia 10 tahun gantung diri karena miskin, itu tamparan yang amat keras di wajah bangsa ini.

Kita semua patut merasa bersalah dan berdosa. Sebab di tengah kenyamanan hidup di kota-kota besar, Yohanes Bastian Roja (YBR) menegur kita dengan cara mencabut nyawanya sendiri, sebab tiada lagi tempat mengadu, tiada lagi cara lain untuk ia menyampaikan keluhannya.

Kalau anak sekecil itu begitu peduli pada penderitaan ibunya — seorang janda yang bersusah payah menghidupi lima anak hanya dengan berjualan kayu bakar — sehingga ia tak tega membebani ibunya lantas mengakhiri hidupnya, di mana kepekaan dan kesalehan sosial kita; di mana manifestasi keimanan kita; di mana kepala desa, camat, bupati, gubernur, menteri-menteri, anggota-anggota legislatif; mata kita semua tertuju ke mana?

YBR bagaikan puncak gunung es di tengah lautan penderitaan rakyat kecil yang terlupakan dan tak berdaya, yang hanya bisa menonton pameran kemewahan di bangsa ini. YBR adalah raungan dan jeritan senyap penderitaan rakyat miskin di daerah tertinggal, yang lazim dianggap lumrah. Andai tak terjadi tragedi itu, tak muncul pula kepedulian tulus terhadap nasib ribuan bahkan jutaan warga bangsa yang hanya bisa bermimpi tentang pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah menjalankan berbagai program pengentasan kemiskinan dan jumlah warga miskin pun kabarnya berkurang. Tapi kalau masih ada kejadian memilukan seperti YBR, maka kita perlu introspeksi dan melakukan perombakan total terhadap cara pandang dan cara kerja kita.

Rakyat miskin yang dihibur dengan istilah “pra-sejahtera” sebetulnya tidak terhibur. Mereka tak butuh jargon politik. Mereka lebih membutuhkan kail untuk bertahan hidup dari pada ikan yang sekali dimakan, lapar lagi. Mereka butuh pemberdayaan yang bukan didikte dari atas, tapi dikembangkan dari potensi yang mereka miliki. Di situ seharusnya program kewirausahaan berperan.

Publik merasa gembira ketika Presiden membentuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin). Tapi kini banyak orang kaget ketika mengetahui bahwa program kerjanya belum menyentuh warga bangsa yang nasibnya seperti keluarga YBR.

BP Taskin perlu tampil di garda terdepan untuk mengentaskan kemiskinan, agar membentuk etalase wajah bangsa yang sesungguhnya. Kita semua akan mendukungnya agar kemiskinan bisa dihapus dari bangsa ini dan keberhasilan BP Taskin akan menjadi tonggak penting dalam legacy Presiden Prabowo Subianto dan jajarannya.

Ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya terletak pada mengejar pertumbuhan tinggi, tapi juga pada keberhasilan mengangkat taraf hidup masyarakat di lapisan terbawah. Sebab, seberapa pun hebatnya kemajuan di bangsa ini, prestasi itu akan tergerus jika masih terjadi kemiskinan ekstrem seperti yang dialami keluarga YBR. Dan mereka bukan satu-satunya keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan absolut.

Ada pejabat negara yang menganggap tragedi YBR sebagai "wake-up call" bagi pemerintah untuk “mempercepat pembangunan dan perhatian pada kesehatan mental anak”. Istilah “wake-up call” itu terlalu menyederhanakan masalah. Ini bukan “wake-up call”, sebab istilah itu berarti tadinya pemerintah sedang tertidur lelap, sehingga perlu dibangunkan dengan lonceng kematian. Tragedi YBR adalah cambuk yang menghantam seluruh bangsa ini.

Ini bukan urusan percepatan pembangunan; ini urusan percepatan pemerataan yang sudah sangat lama terlambat di daerah-daerah tertinggal. Ini bukan pula urusan kesehatan mental anak; ini mungkin urusan kesehatan mental para pengambil keputusan dari pusat sampai ke daerah. Seperti itu asumsi sebagian warga masyarakat yang terpukul oleh tragedi tersebut, sampai muncul pertanyaan: Di mana gerangan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan?

Oleh:
H. Irman Gusman, SE., MBA.
Senator/Anggota DPD RI 2024-2029; Ketua DPD RI 2009-2016