Loyalitas, Kekuasaan, dan Asap Politik

Rumah terbakar. Api menjalar dinding ke dinding. Penghuni berhamburan, menyelamatkan diri. Orang-orang di sekitar menyaksikan. Saling menunggu siapa yang akan bertindak lebih dahulu. Api terus membesar. Rumah terus dilalap. Dan setelah keluar, para penghuni membersihkan debu dari tubuh mereka seolah kebakaran itu bukan lagi urusan mereka.

Sketsa sederhana ini sesungguhnya bukan sekadar kisah tentang sebuah bangunan yang terbakar, melainkan metafora tentang dinamika kekuasaan yang kerap berulang dalam sejarah politik manusia. Ketika keadaan memburuk, ketika risiko mulai terlihat, sebagian orang memilih menjauh dari pusat kobaran.

Metafora tersebut menemukan relevansinya dalam fenomena politik terkini ketika sejumlah tokoh penting PSI memutuskan mengundurkan diri secara hampir bersamaan. Dalam ruang publik, peristiwa semacam ini selalu melahirkan dua pembacaan.

Pertama, pengunduran diri dipandang sebagai hak politik yang sah, bahkan dapat dianggap sebagai bentuk kebebasan nurani ketika seseorang tidak lagi sejalan dengan arah partai. Kedua, publik tak pernah bisa sepenuhnya mengabaikan pertanyaan yang lebih mendasar: mengapa pilihan itu hadir justru ketika badai sedang menerpa?

Dalam kajian filsafat politik, loyalitas bukanlah sekadar kesetiaan kepada individu atau institusi. Loyalitas adalah keberanian untuk tetap hadir saat sebuah gagasan menghadapi ujian. Niccol Machiavelli pernah menunjukkan bahwa dalam politik, kesetiaan sering kali mengikuti arah keberuntungan. Ketika kekuasaan kuat, para pendukung berdatangan. Namun ketika legitimasi melemah, lingkaran itu perlahan menyusut. Di sinilah publik biasanya membedakan antara mereka yang mencintai nilai dan mereka yang sekadar mencintai kemenangan.

Walakin, refleksi ini tidak boleh berhenti pada penilaian personal terhadap individu-individu yang memilih mundur. Politik selalu lebih besar daripada nama-nama. Ia adalah arena tempat kepentingan, idealisme, strategi, dan insting mempertahankan diri saling bertemu. Karena itu, pengunduran diri para elite bukan hanya berbicara tentang mereka sebagai individu, tetapi juga tentang kondisi sebuah institusi dan situasi politik yang melingkupinya. Setiap langkah politik selalu lahir dari konteks yang lebih luas daripada sekadar pernyataan resmi yang disampaikan kepada publik.

Di tengah hiruk-pikuk peristiwa tersebut, Indonesia sesungguhnya sedang menghadapi persoalan yang jauh lebih mendasar. Penyadapan Presiden. Dewan jenderal yang ditahan. Nilai tukar rupiah mengalami tekanan. Harga kebutuhan hidup meningkat. Daya beli menurun.

Perhatian publik terpecah antara drama elite dan kebutuhan nyata sehari-hari. Bagi sebagian besar rakyat, persoalan pokok bukanlah siapa yang keluar atau masuk sebuah partai, melainkan bagaimana dapur tetap mengepul, pekerjaan tetap tersedia, dan masa depan keluarga tetap memiliki harapan.

Syukurnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2026 tercatat sebesar 5,47 persen. Negara tetap menghadirkan optimisme melalui berbagai kebijakan, termasuk penataan ASN, pengangkatan PPPK, serta pembukaan peluang rekrutmen aparatur baru. Kebijakan-kebijakan tersebut menghadirkan secercah harapan bahwa di tengah ketidakpastian ekonomi, masih terdapat ruang bagi mobilitas sosial dan kesempatan memperbaiki kehidupan. Harapan semacam ini penting, sebab bangsa yang kehilangan harapan akan lebih mudah tenggelam dalam sinisme dan kemarahan.

Dalam perspektif filsafat sejarah, setiap rezim sesungguhnya memiliki ujian zamannya. Tidak ada pemerintahan yang sepenuhnya steril dari krisis, sebagaimana tidak ada masyarakat yang benar-benar terbebas dari konflik. Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah menjelaskan bahwa kekuasaan bergerak dalam siklus: tumbuh, menguat, mencapai puncak, lalu menghadapi tantangan yang menguji daya tahannya. Ujian itu kadang datang dari luar, kadang lahir dari tubuh kekuasaan itu sendiri. Namun yang paling menentukan bukanlah hadirnya krisis, melainkan bagaimana krisis tersebut dihadapi.

Oleh:
Shofwan Karim
Pengamat, Penulis Esai dan Dosen UM Sumbar