BUKITTINGGI - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumatera Barat, Irman Gusman, menyiapkan dana bantuan sebesar Rp 100 juta yang akan disalurkan secara bertahap guna mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat nagari. Langkah ini menempatkan Kabupaten Agam sebagai proyek percontohan (pilot project) pengentasan kemiskinan berbasis kewirausahaan dan kekuatan jejaring ranah-rantau di Sumatera Barat.
Komitmen tersebut disampaikan Irman dalam acara Seminar dan Lokakarya Pengentasan Kemiskinan Berbasis Nagari yang digelar di Istana Bung Hatta, Bukittinggi, Sumatera Barat, Jumat (6/11/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh para camat dan wali nagari se-Kabupaten Agam, akademisi, tokoh masyarakat, serta perwakilan diaspora Minangkabau.
Dalam keterangannya di Bukittinggi, Selasa (10/11/2026), Irman menjelaskan bahwa pencairan tahap awal sebesar Rp 25 juta dirancang sebagai mekanisme pemicu (trigger mechanism) atau dana pemantik. Pendekatan ini ditujukan untuk menggerakkan potensi ekonomi lokal sekaligus menarik partisipasi permodalan yang lebih luas dari kalangan perantau, dunia usaha, serta pemangku kepentingan terkait.
"Dana Rp 25 juta pertama ini harus menjadi pemantik, bukan berhenti sebagai bantuan semata. Harapannya, dana tersebut dapat berkembang menjadi kegiatan ekonomi bernilai jauh lebih besar melalui kolaborasi, inovasi, dan partisipasi aktif masyarakat," ujar Ketua DPD RI periode 2009-2016 tersebut.

Menurut Irman, upaya pengentasan kemiskinan di daerah memerlukan pergeseran paradigma yang mendasar. Masyarakat desa atau nagari tidak lagi cukup diposisikan sebatas penerima bantuan sosial, melainkan harus didorong menjadi pelaku ekonomi produktif yang memiliki pola pikir kewirausahaan (entrepreneurial mindset).
"Yang kita bangun bukanlah ketergantungan terhadap bantuan, melainkan kapasitas masyarakat dalam menciptakan pendapatan dan kemandirian ekonomi secara berkelanjutan," kata Ketua Dewan Pakar Bidang Ekonomi UMKM Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu.
Lebih lanjut, Irman menyoroti besarnya potensi sinergi antara masyarakat di kampung halaman (ranah) dan diaspora Minangkabau (rantau) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia maupun mancanegara. Jejaring perantau dinilai dapat berperan strategis sebagai sumber permodalan, transfer pengetahuan dan teknologi, perluasan jejaring bisnis, hingga pembuka akses pasar bagi produk-produk unggulan nagari.
Guna mendukung ekosistem tersebut, Irman mendorong penguatan kelembagaan ekonomi di tingkat nagari, akselerasi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta integrasi rantai produksi dan pemasaran melalui pendekatan Semi Closed-Loop Supply Chain (SCLSC).
Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, Mhd. Lutfi AR, saat membuka lokakarya tersebut menekankan pentingnya keselarasan langkah antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, wali nagari, hingga elemen masyarakat. Sinergi lintas sektor dinilai krusial agar gagasan pemberdayaan ekonomi ini dapat diterjemahkan menjadi program kerja yang terukur di lapangan.
Untuk merumuskan langkah konkret yang mengintegrasikan perspektif akademik, birokrasi, filantropi Islam, dan jaringan diaspora, forum ini turut menghadirkan sejumlah narasumber lintas bidang. Mereka antara lain Ketua Program Studi Magister Ekonomi Universitas Andalas Zulkifli N., Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Agam Rio Eka Putra, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Agam Vila Wedi, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Agam Isman Imran, serta perwakilan diaspora Minangkabau Mulya Gusman.