Tingkat Kemiskinan di Atas Rata-Rata Sumbar, Irman Gusman Dorong Kabupaten Agam Jadi Percontohan Nasional Berbasis Nagari

BUKITTINGGI - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumatera Barat, Irman Gusman, mendorong Kabupaten Agam menjadi daerah percontohan nasional dalam pengentasan kemiskinan berbasis nagari. Gagasan ini menitikberatkan pada penguatan ekonomi keluarga secara berkelanjutan melalui kolaborasi multipihak antara pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan jaringan perantau.

Dorongan tersebut disampaikan Irman saat memberikan pidato kunci (keynote speech) dalam Seminar Pengentasan Kemiskinan Berbasis Nagari di Istana Bung Hatta, Bukittinggi, Sumatera Barat, Jumat (6/11/2026). Dalam keterangan tertulisnya di Bukittinggi, Selasa (10/11/2026), ia menilai bahwa intervensi pengentasan kemiskinan tidak boleh lagi sekadar bertumpu pada bantuan sosial yang bersifat sementara.

"Keberhasilan pengentasan kemiskinan harus terasa langsung hingga ke meja makan masyarakat. Indikatornya jelas, yakni penghasilan keluarga membaik, anak-anak tetap bisa bersekolah, dan warga yang sakit memiliki akses untuk berobat," ujar Ketua DPD RI periode 2009-2016 tersebut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Agam tercatat sebanyak 30.570 jiwa atau 5,97 persen dari total populasi. Meski berada di bawah angka kemiskinan nasional yang mencapai 8,47 persen pada periode yang sama, persentase kemiskinan di Kabupaten Agam masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Barat yang berada di angka 5,35 persen.

Menyikapi data tersebut, Irman yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar Bidang Ekonomi UMKM Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengingatkan bahwa persoalan kemiskinan tidak cukup dilihat dari angka persentase semata. Faktor kedalaman kemiskinan dan tingkat kerentanan keluarga yang berada tipis di atas garis kemiskinan juga menuntut perhatian serius.

Menurutnya, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah masih dibayangi berbagai persoalan struktural, mulai dari keterbatasan akses modal usaha, rendahnya produktivitas, sempitnya akses pasar, hingga tingginya risiko jatuh miskin kembali akibat guncangan ekonomi seperti sakit, pemutusan hubungan kerja, gagal panen, maupun bencana alam. Oleh sebab itu, skema perlindungan sosial harus berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi produktif.

Integrasi 16 Kecamatan dan 92 Nagari

Guna mewujudkan model percontohan tersebut, Irman mengusulkan pendekatan terpadu yang mengintegrasikan peran 16 kecamatan dan 92 nagari di seluruh Kabupaten Agam. Dalam skema ini, nagari diposisikan sebagai basis utama pendataan, pendampingan, dan pengembangan usaha masyarakat, sementara camat berperan sebagai koordinator yang menyelaraskan kebutuhan nagari dengan program perangkat daerah serta mitra pembangunan.

Dari sisi akurasi sasaran, pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dinilai wajib dipadukan dengan verifikasi faktual di lapangan. Langkah ini penting agar intervensi program benar-benar menjangkau keluarga yang membutuhkan. Selain birokrasi, kekuatan kultural masyarakat Minangkabau yang meliputi unsur ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, serta pemuda turut dilibatkan sebagai motor penggerak.

"Nagari tidak boleh hanya diposisikan sebagai objek penerima program. Nagari harus tampil menjadi pusat penggerak perubahan ekonomi masyarakat," kata legislator kelahiran Padang Panjang itu.

Secara teknis, Irman merumuskan enam strategi utama untuk mengakselerasi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Agam:

• Orkestrasi kerja sama multipihak: Menyelaraskan peran pemerintah, korporasi, perguruan tinggi, lembaga sosial, dan masyarakat agar berjalan terkoordinasi.
• Penguatan kemitraan ranah dan rantau: Memanfaatkan jejaring bisnis, keahlian, dan kapasitas investasi diaspora Minangkabau.
• Pembentukan holding ekonomi nagari: Membangun konsolidasi usaha produktif yang mengintegrasikan rantai produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran.
• Pemberdayaan kapasitas masyarakat: Menggelar pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha melalui pengembangan Nagari Creative Hub serta pendekatan berbasis komunitas Smart Surau.
• Sinergi pembiayaan inklusif: Memadukan anggaran pemerintah, dana zakat produktif melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), kredit lembaga keuangan, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta investasi perantau sesuai regulasi yang berlaku.
• Akselerasi inovasi lokal: Mendorong adopsi teknologi tepat guna, inkubasi bisnis, pengembangan nilai tambah produk, dan perluasan pemasaran digital.

Graduasi Kemiskinan dan Evaluasi Berkala

Lebih jauh, Irman menekankan pentingnya penerapan konsep graduasi kemiskinan untuk memastikan keluarga penerima manfaat mampu naik kelas secara bertahap menuju kemandirian ekonomi. Pendekatan graduasi ini bertumpu pada empat pilar utama, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, penciptaan sumber pendapatan, pembinaan usaha berkelanjutan, serta penguatan literasi tabungan dan investasi keluarga.

Tentang Jurnalis

Niksen

Redaktur

Editor: Fajar

→ Lihat artikel lainnya oleh Niksen