Putra Minangkabau dalam Bursa Cawapres: Budaya Merantau dan Kepemimpinan Egaliter untuk Indonesia

Pertama, Fadli Zon. Putra keluarga Minangkabau asal Payakumbuh, pendiri Partai Gerindra, mantan Wakil Ketua DPR RI, dan kini Menteri Kebudayaan. Pengalaman politik, parlemen, serta pemerintahan menjadi bagian dari rekam jejaknya.

Kedua, Irman Gusman. Senator Sumatera Barat dan mantan Ketua DPD RI. Kiprahnya memiliki akar panjang dalam sejarah perwakilan daerah. Pada 1999, di masa transisi politik setelah berakhirnya Orde Baru, ia menjadi Utusan Daerah Sumatera Barat di MPR. Ia kemudian terlibat dalam dinamika perubahan sistem perwakilan dan perjuangan pelembagaan aspirasi daerah yang melahirkan DPD RI melalui Perubahan Ketiga UUD 1945 pada 2001.

Perjalanan itu berlanjut ketika ia terpilih sebagai anggota DPD RI pada 2004 dan kemudian dipercaya menjadi Ketua DPD RI periode 2009-2014. Dengan demikian, Irman bukan sekadar pernah memimpin DPD, tetapi juga mengalami perjalanan transformasi dari sistem Utusan Daerah menuju lembaga perwakilan daerah yang dipilih rakyat.

Pengalaman lintas periode tersebut memberinya jaringan dan pemahaman tentang dinamika parlemen, hubungan pusat-daerah, serta proses politik konstitusional. Dalam konteks hubungan dengan Presiden Prabowo Subianto, rekam pergaulan politik dan pengalaman di lingkungan parlemen dapat menjadi modal komunikasi. Ada kemungkinan keduanya memiliki chemistry politik, tetapi kedekatan personal maupun tingkat komunikasi mereka tetap perlu dibaca berdasarkan interaksi dan fakta publik, bukan sekadar asumsi.

Ketiga, Gamawan Fauzi. Mantan Bupati Solok, Gubernur Sumatera Barat, dan Menteri Dalam Negeri. Pengalaman pemerintahan daerah dan pusat menjadi bagian dari perjalanan panjangnya dalam birokrasi dan administrasi negara.

Keempat, Mahyeldi Ansharullah. Gubernur Sumatera Barat yang sebelumnya menjabat Wali Kota Padang. Pengalamannya dalam pemerintahan daerah memperlihatkan dimensi kepemimpinan eksekutif dan pelayanan publik.

Kelima, Andre Rosiade. Anggota DPR RI dari Partai Gerindra daerah pemilihan Sumatera Barat dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI. Pengalamannya di parlemen serta komunikasi politik dengan pemerintah pusat juga menjadi bagian dari diskusi representasi Minangkabau.

Kelima nama tersebut bukan daftar calon resmi Presiden, apalagi sebuah peringkat. Mereka merupakan figur dengan latar belakang berbeda yang dapat diperbincangkan berdasarkan integritas, pengalaman, rekam jejak, dan komitmen kebangsaan.

Dari Jawa Sentris Menuju Indonesia Sentris

Kehadiran putra Minangkabau dalam percakapan kepemimpinan nasional juga dapat dibaca dalam perspektif Indonesia Sentris. Selama perjalanan republik, pusat kekuasaan politik, ekonomi, dan birokrasi sering dipersepsikan terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Bukan berarti jabatan Wakil Presiden harus dibagikan berdasarkan kuota etnis atau wilayah. Namun, keberagaman pengalaman sosial, budaya, dan geografis patut menjadi pertimbangan dalam membangun kepemimpinan nasional yang inklusif.

Minangkabau mempunyai falsafah adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, tradisi intelektual, dan budaya musyawarah. Nilai tersebut dapat menjadi kontribusi bagi Indonesia selama ditempatkan dalam kerangka Pancasila, UUD 1945, dan kebinekaan.

Oleh:
Irdam Imran
Mantan Birokrat Parlemen Senayan