Putra Minangkabau dalam Bursa Cawapres: Budaya Merantau dan Kepemimpinan Egaliter untuk Indonesia

Konstitusi di Atas Kepentingan Kelompok

Pengisian jabatan Wakil Presiden bukan kewenangan sepihak Presiden untuk langsung menunjuk pengganti. Presiden mengusulkan dua nama, sedangkan MPR memilih satu di antaranya. Karena itu, prosesnya harus transparan, demokratis, dan bebas dari transaksi politik yang mengabaikan kepentingan rakyat.

Bagi masyarakat Minangkabau di ranah dan rantau, wacana ini hendaknya disikapi secara dewasa. Jangan sampai kebanggaan terhadap asal-usul mengalahkan kepentingan nasional.

Pada akhirnya, persoalannya bukan sekadar siapa yang paling dekat dengan Presiden atau partai mana yang paling kuat. Yang lebih penting adalah menghadirkan kepemimpinan nasional yang berintegritas, berpengalaman, mampu membangun komunikasi lintas kekuatan politik, dan menjaga amanah konstitusi.

Ranah Minang boleh berharap. Budaya merantau boleh menjadi inspirasi. Namun, konstitusi tetap menjadi panglima dan kepentingan Indonesia harus berada di atas segala-galanya.

Depok, 12 November 2026

Oleh:
Irdam Imran
Mantan Birokrat Parlemen Senayan