Putra Minangkabau dalam Bursa Cawapres: Budaya Merantau dan Kepemimpinan Egaliter untuk Indonesia

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI, jika telah sah secara konstitusional, membuka babak baru dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia. Peristiwa ini bukan sekadar pergantian figur di Istana Wakil Presiden, melainkan momentum menguji kedewasaan demokrasi konstitusional sekaligus membaca kembali representasi kepemimpinan nasional.

Perhatian publik kemudian tertuju kepada Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Dengan demikian, Presiden Prabowo mempunyai kewenangan konstitusional mengusulkan dua nama, sedangkan MPR memilih salah satunya. Mekanisme ini bukan pemilihan umum ulang, melainkan pengisian jabatan melalui prosedur konstitusional.

Minangkabau dan Tradisi Merantau

Dalam dinamika tersebut, muncul pertanyaan: apakah putra Minangkabau memiliki ruang dalam bursa calon Wakil Presiden yang akan diusulkan Presiden Prabowo?

Pertanyaan ini bukan semata-mata kebanggaan etnis. Minangkabau memiliki sejarah panjang dalam perjalanan republik. Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, Mohammad Natsir, Tan Malaka, dan Agus Salim merupakan sebagian tokoh yang memberikan kontribusi besar terhadap pemikiran kebangsaan, demokrasi, dan diplomasi Indonesia.

Ada dua perspektif kebudayaan yang menarik direnungkan, yakni Pola M (Minangkabau) dan Pola J (Jawa). Pola M dapat dibaca melalui tradisi merantau: meninggalkan kampung halaman untuk mencari ilmu, pengalaman, kemandirian, jaringan sosial, dan kesempatan membangun kehidupan.

Sementara Pola J dalam tulisan ini digunakan sebagai metafora mobilitas penduduk melalui transmigrasi. Keduanya bukan karakter mutlak masyarakat Minang dan Jawa, melainkan tipologi sosial untuk memahami pengalaman mobilitas dan pembentukan kepemimpinan.

Dalam tradisi Minangkabau, nilai egalitarian tercermin dalam ungkapan duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Musyawarah nagari dan kepemimpinan penghulu mengajarkan tanggung jawab serta penghormatan terhadap kesepakatan bersama.

Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang egaliter, terbuka, dan konstitusional, bukan kepemimpinan yang mempertahankan privilese dan mengabaikan kepentingan publik.

Lima Figur Putra Minangkabau dalam Percakapan Publik

Wacana putra Minangkabau menuju Istana Wakil Presiden dapat diperluas melalui lima figur dengan pengalaman kenegaraan berbeda.

Oleh:
Irdam Imran
Mantan Birokrat Parlemen Senayan