JAKARTA - Diplomasi Indonesia perlu melibatkan pemerintah daerah secara lebih aktif agar kepentingan dan potensi wilayah dapat terakomodasi dalam kerja sama internasional. Keterlibatan daerah dinilai penting untuk memperluas peluang investasi, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan di tengah perubahan geopolitik global.
Gagasan tersebut disampaikan Senator asal Sumatera Barat, Irman Gusman, dalam lokakarya bertajuk "Peran Middle Power Indonesia: Memperkuat Multilateralisme melalui Diplomasi Parlemen DPD RI" yang diselenggarakan Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI di Gedung B DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Irman, yang merupakan anggota BKSP DPD RI, menilai diplomasi Indonesia tidak seharusnya hanya bertumpu pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah, menurut dia, perlu memiliki kapasitas dan perangkat kelembagaan yang memungkinkan mereka membangun hubungan serta kemitraan dengan pihak luar negeri, sepanjang sejalan dengan kebijakan politik luar negeri nasional.
"Ini sudah menjadi era ketika kita tidak bisa lagi terlalu melihat ke dalam. Posisi DPD harus tepat, bagaimana kekuatan kepala daerah juga menjadi bagian dari lembaga kerja sama yang nantinya berskala global," ujar mantan Ketua DPD RI tersebut.
Ia mendorong agar pemerintah daerah memiliki perangkat khusus yang menangani hubungan luar negeri dan kerja sama internasional. Menurut Irman, penguatan kelembagaan semacam itu dapat menjadi pintu masuk bagi daerah untuk mengembangkan jejaring dengan mitra internasional, sebagaimana praktik yang dikembangkan di Korea Selatan.
Melalui keterlibatan tersebut, daerah diharapkan dapat lebih aktif mempromosikan potensi wilayah dan menjajaki kerja sama di berbagai sektor. Peluang yang dapat dikembangkan antara lain investasi, perdagangan, pariwisata, pendidikan, pembangunan infrastruktur, serta penanganan perubahan iklim dan kebencanaan.
Indonesia dan Agenda Diplomasi Global
Lokakarya tersebut juga membahas posisi Indonesia sebagai negara berkekuatan menengah atau middle power dalam menghadapi perubahan tatanan global. Penguatan diplomasi pemerintah dan diplomasi parlemen dinilai perlu dilakukan secara sinergis agar Indonesia tidak sekadar menjadi peserta dalam forum internasional, tetapi turut berperan menentukan agenda dan membangun konsensus.
Salah satu gagasan yang mengemuka adalah menghidupkan kembali semangat Dasasila Bandung melalui konsep Bandung 2.0. Gagasan ini diarahkan untuk memperkuat solidaritas dan kerja sama antarnegeri middle powers, baik dari kawasan Utara maupun Selatan, guna mendorong tatanan internasional yang lebih adil dan inklusif.
Dalam kerangka tersebut, Indonesia memiliki peluang untuk mengambil peran sebagai agenda setter, bridge builder, dan pembangun konsensus dalam hubungan internasional. Peran itu memungkinkan Indonesia tidak hanya merespons perkembangan global, tetapi juga ikut memengaruhi arah pembahasan dan kerja sama antarnegara.
Penguatan diplomasi daerah menjadi salah satu instrumen untuk mendukung agenda tersebut. DPD RI dinilai memiliki posisi strategis dalam membawa kepentingan daerah ke forum internasional, mengingat lembaga ini merepresentasikan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.