JAKARTA, MimbarMinang.com -- Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) resmi menggelar sidang isbat untuk menetapkan awal bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah pada Selasa (17/2/2026). Sidang berlangsung mulai pukul 16.30 WIB di Hotel Borobudur, Jakarta, yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Pelaksanaan sidang isbat tahun ini menggunakan pendekatan integrasi antara metode hisab (perhitungan astronomi) dan rukyatul hilal (pengamatan bulan sabit muda). Pendekatan ini dinilai sebagai jalan tengah untuk menjembatani perbedaan metode penentuan awal bulan yang selama ini digunakan berbagai organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad, menegaskan bahwa kombinasi perhitungan astronomi dan pemantauan langsung hilal penting agar keputusan yang diambil memiliki dasar ilmiah sekaligus syar'i. Sidang isbat diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Sidang Isbat.
Potensi Perbedaan Awal Puasa
Baca juga: Jelang Ramadan 1447 H, Kemenag Sumbar Siapkan 25 Titik Rukyatul Hilal di Minangkabau
Berdasarkan data hisab, ijtimak atau konjungsi diperkirakan terjadi pada 17 Februari 2026 pukul 19.01 WIB. Posisi hilal saat matahari terbenam di seluruh wilayah Indonesia berada pada kisaran minus 2 derajat 24 menit hingga minus 0 derajat 58 menit, dengan sudut elongasi antara 0 derajat 56 menit hingga 1 derajat 53 menit. Data ini secara teoritis belum memenuhi kriteria visibilitas hilal menurut kriteria MABIMS.
Sementara itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan secara resmi bahwa 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Penetapan ini dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid dengan metode hisab hakiki dan berpedoman pada Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), sebagaimana tertuang dalam Maklumat Nomor 2/MLM/I.0/E/2025.
Di sisi lain, berdasarkan Kalender Hijriah yang diterbitkan oleh Kemenag dan prediksi BRIN, 1 Ramadhan 1447 H diperkirakan jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Nahdlatul Ulama (NU) juga memprediksi awal puasa berpotensi jatuh pada tanggal yang sama apabila hilal tidak terlihat pada 17 Februari.
Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika BRIN, Thomas Djamaluddin, menjelaskan bahwa pada saat maghrib 17 Februari 2026 di wilayah Asia Tenggara, posisi hilal belum memenuhi kriteria MABIMS. Sidang isbat dihadiri perwakilan ormas Islam, BMKG, BRIN, MUI, Komisi VIII DPR, perwakilan Mahkamah Agung, serta sejumlah duta besar negara sahabat.
Kemenag telah menyiapkan 96 titik pemantauan hilal di seluruh Indonesia untuk mengonfirmasi data hisab melalui pengamatan langsung. Masyarakat diimbau menunggu keputusan resmi pemerintah yang diumumkan setelah sidang isbat selesai dilaksanakan. (Red)