Ada momentum politik yang seharusnya tidak berhenti pada penyelesaian persoalan pergantian Wakil Presiden. Apabila MPR RI berhasil menjalankan mekanisme pemilihan Wakil Presiden sesuai konstitusi, pengalaman tersebut dapat menjadi titik awal untuk membangun konsensus nasional baru tentang masa depan demokrasi Indonesia.
Persoalan mendasar yang perlu direnungkan adalah apakah demokrasi Indonesia harus selamanya bertumpu pada pemilihan langsung untuk setiap jabatan politik, atau sudah waktunya melakukan evaluasi terhadap sistem demokrasi elektoral yang selama ini berkembang dengan biaya politik tinggi, kompetisi transaksional, dan polarisasi di tengah masyarakat.
Demokrasi bukan hanya persoalan memenangkan suara terbanyak. Demokrasi juga menyangkut kualitas kepemimpinan, kepastian konstitusi, stabilitas pemerintahan, dan kemampuan institusi negara menjaga persatuan bangsa.

Pemilu langsung telah memberikan ruang partisipasi politik kepada rakyat. Namun, pelaksanaannya juga menghadirkan sejumlah persoalan yang perlu dievaluasi secara objektif.
Biaya penyelenggaraan pemilu, biaya kampanye, politik uang, transaksi dukungan, serta persaingan antarkelompok pendukung menjadi bagian dari dinamika demokrasi elektoral yang tidak boleh diabaikan.
Polarisasi politik bahkan dapat terbawa ke dalam kehidupan sosial masyarakat. Perbedaan pilihan politik yang semestinya menjadi kekayaan demokrasi terkadang berubah menjadi perselisihan antarkeluarga, antartetangga, dan antarkelompok masyarakat.
Dalam situasi demikian, stabilitas politik dan sosial membutuhkan perhatian yang sama pentingnya dengan kebebasan memilih.
Karena itu, konsensus nasional baru perlu mempertimbangkan penataan kembali sistem pemilihan umum.
Salah satu gagasan yang dapat dibicarakan adalah mengembalikan fungsi penyelenggaraan KPU pada pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
Rakyat tetap memiliki hak menentukan wakil-wakilnya secara langsung melalui pemilu legislatif setiap lima tahun.
Oleh:
Irdam Imran
Pengamat Politik dan Konstitusi
Akar Rumput : Dialektika Demokrasi dan Politisi Muslim...
Opini - 15 November 2026
Oleh: Shofwan Karim
Putra Minangkabau dalam Bursa Cawapres: Budaya Merantau dan...
Esai - 12 November 2026
Oleh: Irdam Imran