LKAAM Sumbar Perkuat Perlindungan Tanah Ulayat dengan Hukum Adat Berlandaskan Syarak

Bagikan:
Ketua LKAAM Sumbar
Ketua LKAAM Sumbar

PADANG - Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat menegaskan komitmennya untuk melindungi tanah ulayat dari sengketa dan alih fungsi yang merugikan masyarakat adat.

Dalam rapat koordinasi awal bulan Februari ini, Minggu (1/2/2026), Ketua LKAAM menyatakan akan memperkuat penerapan hukum adat yang bersendikan syarak dalam penyelesaian sengketa agraria. "Tanah ulayat adalah identitas Minangkabau. Menjual atau menggadaikannya tanpa mufakat kaum adalah pelanggaran berat secara adat dan agama," tegasnya.

LKAAM juga akan bekerjasama dengan BPN untuk memastikan sertifikasi tanah ulayat tidak menghilangkan hak komunal kaum.

Tentang Jurnalis

Dahler

Wartawan
Editor: Feni Efendi
Sumber: Padek Jawapos
→ Lihat artikel lainnya oleh Dahler
Pedoman Pemberitaan Media Siber & Hak Jawab
Mimbar Minang tunduk dan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik serta Pedoman Pemberitaan Media Siber yang ditetapkan Dewan Pers. Apabila pembaca menemukan kekeliruan data, informasi tidak akurat, atau bermaksud menyampaikan hak jawab maupun koreksi, silakan hubungi redaksi melalui Kontak Redaksi.
Bagikan: