Dari Demokrasi Elektoral Menuju Demokrasi Konstitusional: Konsensus Nasional Baru, Pemilu 2029 Kembali ke MPR RI


Esai Irdam Imran tentang gagasan penataan ulang sistem demokrasi Indonesia menjelang Pemilu 2029, mulai dari pemilihan Presid

Irdam Imran

Pengamat Politik dan Konstitusi

Minggu, 15 November 2026 | Esai

Namun, pemilihan melalui MPR juga harus memiliki pengamanan demokrasi. Musyawarah tidak boleh berubah menjadi transaksi tertutup antarelite. Debat terbuka, transparansi pencalonan, keterbukaan pertanggungjawaban anggota MPR, serta perlindungan hak politik masyarakat harus menjadi bagian dari desain kelembagaannya.

Penguatan Syarat Administrasi dan Legitimasi Konstitusional

Pelajaran penting dari berbagai polemik persyaratan calon pejabat negara adalah perlunya kepastian administrasi sejak proses pencalonan.

Persyaratan usia, pendidikan, keabsahan ijazah, rekam administrasi, dan persyaratan hukum lainnya harus diverifikasi secara objektif sebelum seseorang ditetapkan sebagai calon pemimpin nasional.

Partai politik pengusung, penyelenggara pemilu, dan lembaga pengawas harus memiliki tanggung jawab yang jelas sesuai kewenangannya.

Apabila pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dikembalikan kepada MPR, mekanisme verifikasi calon juga harus dibangun secara ketat agar tidak muncul persoalan legitimasi setelah pelantikan.

Legitimasi elektoral, legitimasi moral, dan legitimasi konstitusional tidak boleh dipertentangkan. Ketiganya harus menjadi fondasi kepemimpinan nasional.

Amendemen Terbatas: Menata Masa Jabatan Presiden

Konsensus nasional baru juga perlu menyentuh persoalan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Apakah sistem lima tahun dengan kesempatan dua periode masih menjadi pilihan terbaik, atau sudah waktunya mempertimbangkan model satu periode masa jabatan yang lebih panjang?

Gagasan satu periode masa jabatan tujuh tahun, misalnya, dapat menjadi bahan kajian akademis dan perdebatan konstitusional.

Pertimbangannya adalah memberikan kesinambungan pemerintahan, mengurangi beban kompetisi elektoral berulang, dan memberi ruang kepada Presiden untuk menjalankan agenda pembangunan nasional tanpa terlalu dibayangi kepentingan pencalonan kembali.

Namun, gagasan tersebut harus disertai penguatan pengawasan DPR, DPD, lembaga peradilan, dan mekanisme pertanggungjawaban pemerintahan agar tidak terjadi konsentrasi kekuasaan.

Halaman:

Oleh:
Irdam Imran
Pengamat Politik dan Konstitusi

Pedoman Pemberitaan Media Siber & Hak Jawab
Mimbar Minang tunduk dan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik serta Pedoman Pemberitaan Media Siber yang ditetapkan Dewan Pers. Apabila pembaca menemukan kekeliruan data atau bermaksud menyampaikan tanggapan dan hak koreksi, silakan hubungi redaksi melalui Kontak Redaksi.
Bagikan: