Dari Demokrasi Elektoral Menuju Demokrasi Konstitusional: Konsensus Nasional Baru, Pemilu 2029 Kembali ke MPR RI


Esai Irdam Imran tentang gagasan penataan ulang sistem demokrasi Indonesia menjelang Pemilu 2029, mulai dari pemilihan Presid

Irdam Imran

Pengamat Politik dan Konstitusi

Minggu, 15 November 2026 | Esai

Perubahan mengenai masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden harus ditempatkan melalui amendemen terbatas Pasal 7 UUD 1945 sesuai mekanisme Pasal 37 UUD 1945.

Ketetapan MPR tidak dapat digunakan untuk menggantikan atau menyimpangi ketentuan Pasal 7 UUD 1945. Oleh sebab itu, apabila bangsa ini menyepakati perubahan masa jabatan, jalur konstitusional harus ditempuh secara terbuka dan bertanggung jawab.

Menuju Konsensus Nasional 2029

Tentu, gagasan ini tidak dapat dilaksanakan hanya melalui kesepakatan politik atau perubahan undang-undang biasa.

Pasal 6A UUD 1945 mengatur pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Pengembalian kewenangan pemilihan kepada MPR membutuhkan perubahan konstitusi melalui mekanisme Pasal 37 UUD 1945.

Demikian pula, penataan sistem pemilihan legislatif, pilkada, dan kelembagaan KPU harus diselaraskan dengan ketentuan konstitusi yang berlaku, termasuk Pasal 18 ayat (4) mengenai pemilihan kepala daerah secara demokratis.

Oleh sebab itu, MPR RI perlu membuka ruang dialog nasional dengan melibatkan DPR, DPD, partai politik, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan elemen masyarakat sipil.

Konsensus nasional baru bukanlah upaya memundurkan demokrasi, melainkan kesempatan untuk mengevaluasi dan memperbaiki desain demokrasi agar lebih efisien, representatif, berintegritas, serta berorientasi pada kepentingan bangsa.

Pada akhirnya, rakyat tetap menjadi pemegang kedaulatan. Perbedaannya terletak pada bagaimana kedaulatan itu dijalankan melalui institusi perwakilan yang bertanggung jawab.

Indonesia membutuhkan demokrasi yang tidak hanya menghasilkan pemenang pemilu, tetapi juga menghasilkan pemimpin yang memiliki legitimasi konstitusional, legitimasi moral, dan kemampuan menjaga persatuan nasional.

Dari demokrasi elektoral menuju demokrasi konstitusional. Dari kompetisi politik menuju musyawarah kebangsaan. Dari pertarungan kekuasaan menuju tanggung jawab membangun Indonesia.

Halaman:
1 2 3 4

Oleh:
Irdam Imran
Pengamat Politik dan Konstitusi

Pedoman Pemberitaan Media Siber & Hak Jawab
Mimbar Minang tunduk dan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik serta Pedoman Pemberitaan Media Siber yang ditetapkan Dewan Pers. Apabila pembaca menemukan kekeliruan data atau bermaksud menyampaikan tanggapan dan hak koreksi, silakan hubungi redaksi melalui Kontak Redaksi.
Bagikan: