Sementara itu, pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dapat dikembalikan kepada DPRD masing-masing melalui mekanisme demokratis, terbuka, dan dapat diawasi publik.
Model tersebut perlu disertai penguatan transparansi, larangan politik uang, keterbukaan proses pencalonan, serta pertanggungjawaban anggota DPRD kepada masyarakat.
Pertimbangannya bukan semata-mata penghematan anggaran negara dan daerah, tetapi juga mengurangi kompetisi elektoral yang berpotensi menimbulkan friksi sosial berkepanjangan.
Dengan demikian, KPU dapat lebih memusatkan perhatian pada penyelenggaraan pemilu legislatif yang berkualitas, sementara demokrasi perwakilan diperkuat melalui lembaga legislatif di tingkat nasional maupun daerah.
Gagasan yang lebih mendasar adalah mengembalikan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kepada MPR RI.
Indonesia memiliki pengalaman sejarah ketika MPR menjalankan kewenangan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Setelah perubahan UUD 1945, mekanisme tersebut digantikan dengan pemilihan langsung oleh rakyat.
Kini, setelah melewati perjalanan panjang demokrasi reformasi, tidak ada salahnya bangsa ini membuka kembali perdebatan konstitusional mengenai pilihan sistem tersebut.
MPR RI terdiri atas anggota DPR dan DPD. Dengan demikian, lembaga ini menghadirkan dua unsur representasi politik nasional, yakni perwakilan politik melalui partai politik dan perwakilan daerah melalui senator.
Dalam gagasan ini, para legislator dan senator diberikan ruang untuk berdebat, menyampaikan argumentasi, melakukan lobi secara terbuka, dan bermusyawarah dalam menentukan Presiden dan Wakil Presiden untuk masa jabatan lima tahun atau sesuai ketentuan konstitusi yang nantinya disepakati.
Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, mekanisme pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dapat diatur secara transparan.
Dengan demikian, pemilihan pemimpin nasional tidak semata-mata menjadi pertarungan popularitas dan kekuatan modal, tetapi juga menjadi proses pertanggungjawaban politik dan konstitusional di lembaga permusyawaratan.
Oleh:
Irdam Imran
Pengamat Politik dan Konstitusi
Akar Rumput : Dialektika Demokrasi dan Politisi Muslim...
Opini - 15 November 2026
Oleh: Shofwan Karim
Putra Minangkabau dalam Bursa Cawapres: Budaya Merantau dan...
Esai - 12 November 2026
Oleh: Irdam Imran