Dari Demokrasi Elektoral Menuju Demokrasi Konstitusional: Konsensus Nasional Baru, Pemilu 2029 Kembali ke MPR RI


Esai Irdam Imran tentang gagasan penataan ulang sistem demokrasi Indonesia menjelang Pemilu 2029, mulai dari pemilihan Presid

Irdam Imran

Pengamat Politik dan Konstitusi

Minggu, 15 November 2026 | Esai

Sementara itu, pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dapat dikembalikan kepada DPRD masing-masing melalui mekanisme demokratis, terbuka, dan dapat diawasi publik.

Model tersebut perlu disertai penguatan transparansi, larangan politik uang, keterbukaan proses pencalonan, serta pertanggungjawaban anggota DPRD kepada masyarakat.

Pertimbangannya bukan semata-mata penghematan anggaran negara dan daerah, tetapi juga mengurangi kompetisi elektoral yang berpotensi menimbulkan friksi sosial berkepanjangan.

Dengan demikian, KPU dapat lebih memusatkan perhatian pada penyelenggaraan pemilu legislatif yang berkualitas, sementara demokrasi perwakilan diperkuat melalui lembaga legislatif di tingkat nasional maupun daerah.

MPR RI sebagai Ruang Musyawarah Kepemimpinan Nasional

Gagasan yang lebih mendasar adalah mengembalikan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kepada MPR RI.

Indonesia memiliki pengalaman sejarah ketika MPR menjalankan kewenangan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Setelah perubahan UUD 1945, mekanisme tersebut digantikan dengan pemilihan langsung oleh rakyat.

Kini, setelah melewati perjalanan panjang demokrasi reformasi, tidak ada salahnya bangsa ini membuka kembali perdebatan konstitusional mengenai pilihan sistem tersebut.

MPR RI terdiri atas anggota DPR dan DPD. Dengan demikian, lembaga ini menghadirkan dua unsur representasi politik nasional, yakni perwakilan politik melalui partai politik dan perwakilan daerah melalui senator.

Dalam gagasan ini, para legislator dan senator diberikan ruang untuk berdebat, menyampaikan argumentasi, melakukan lobi secara terbuka, dan bermusyawarah dalam menentukan Presiden dan Wakil Presiden untuk masa jabatan lima tahun atau sesuai ketentuan konstitusi yang nantinya disepakati.

Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, mekanisme pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dapat diatur secara transparan.

Dengan demikian, pemilihan pemimpin nasional tidak semata-mata menjadi pertarungan popularitas dan kekuatan modal, tetapi juga menjadi proses pertanggungjawaban politik dan konstitusional di lembaga permusyawaratan.

Halaman:

Oleh:
Irdam Imran
Pengamat Politik dan Konstitusi

Pedoman Pemberitaan Media Siber & Hak Jawab
Mimbar Minang tunduk dan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik serta Pedoman Pemberitaan Media Siber yang ditetapkan Dewan Pers. Apabila pembaca menemukan kekeliruan data atau bermaksud menyampaikan tanggapan dan hak koreksi, silakan hubungi redaksi melalui Kontak Redaksi.
Bagikan: