Dari Demokrasi Elektoral Menuju Demokrasi Konstitusional: Konsensus Nasional Baru, Pemilu 2029 Kembali ke MPR RI


Esai Irdam Imran tentang gagasan penataan ulang sistem demokrasi Indonesia menjelang Pemilu 2029, mulai dari pemilihan Presid

Irdam Imran

Pengamat Politik dan Konstitusi

Minggu, 15 November 2026 | Esai

Ada momentum politik yang seharusnya tidak berhenti pada penyelesaian persoalan pergantian Wakil Presiden. Apabila MPR RI berhasil menjalankan mekanisme pemilihan Wakil Presiden sesuai konstitusi, pengalaman tersebut dapat menjadi titik awal untuk membangun konsensus nasional baru tentang masa depan demokrasi Indonesia.

Persoalan mendasar yang perlu direnungkan adalah apakah demokrasi Indonesia harus selamanya bertumpu pada pemilihan langsung untuk setiap jabatan politik, atau sudah waktunya melakukan evaluasi terhadap sistem demokrasi elektoral yang selama ini berkembang dengan biaya politik tinggi, kompetisi transaksional, dan polarisasi di tengah masyarakat.

Demokrasi bukan hanya persoalan memenangkan suara terbanyak. Demokrasi juga menyangkut kualitas kepemimpinan, kepastian konstitusi, stabilitas pemerintahan, dan kemampuan institusi negara menjaga persatuan bangsa.

ilustrasi
ilustrasi

Mengakhiri Politik Berbiaya Tinggi

Pemilu langsung telah memberikan ruang partisipasi politik kepada rakyat. Namun, pelaksanaannya juga menghadirkan sejumlah persoalan yang perlu dievaluasi secara objektif.

Biaya penyelenggaraan pemilu, biaya kampanye, politik uang, transaksi dukungan, serta persaingan antarkelompok pendukung menjadi bagian dari dinamika demokrasi elektoral yang tidak boleh diabaikan.

Polarisasi politik bahkan dapat terbawa ke dalam kehidupan sosial masyarakat. Perbedaan pilihan politik yang semestinya menjadi kekayaan demokrasi terkadang berubah menjadi perselisihan antarkeluarga, antartetangga, dan antarkelompok masyarakat.

Dalam situasi demikian, stabilitas politik dan sosial membutuhkan perhatian yang sama pentingnya dengan kebebasan memilih.

Karena itu, konsensus nasional baru perlu mempertimbangkan penataan kembali sistem pemilihan umum.

KPU Fokus pada Pemilu Legislatif, Pilkada melalui DPRD

Salah satu gagasan yang dapat dibicarakan adalah mengembalikan fungsi penyelenggaraan KPU pada pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Rakyat tetap memiliki hak menentukan wakil-wakilnya secara langsung melalui pemilu legislatif setiap lima tahun.

Halaman:

Oleh:
Irdam Imran
Pengamat Politik dan Konstitusi

Pedoman Pemberitaan Media Siber & Hak Jawab
Mimbar Minang tunduk dan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik serta Pedoman Pemberitaan Media Siber yang ditetapkan Dewan Pers. Apabila pembaca menemukan kekeliruan data atau bermaksud menyampaikan tanggapan dan hak koreksi, silakan hubungi redaksi melalui Kontak Redaksi.
Bagikan: