Berhentinya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 bukan sekadar peristiwa pergantian pejabat negara. Peristiwa ini membuka ruang pembacaan yang lebih luas mengenai perubahan konfigurasi kekuasaan, konsolidasi politik Presiden Prabowo Subianto, serta masa depan komunikasi politik pemerintahan.
Di balik dinamika tersebut, terdapat dua nama yang menarik untuk dicermati: Muhammad Qodari dan Hasan Nasbi. Keduanya pernah menjadi figur penting dalam strategi komunikasi politik pemerintahan Prabowo-Gibran.
Namun, perjalanan karier keduanya memperlihatkan perubahan posisi sebelum Gibran menyampaikan surat berhentinya kepada pimpinan MPR RI.
Muhammad Qodari yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), pada 2 Oktober 2026 dilantik Presiden Prabowo sebagai Sekretaris merangkap Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Sementara itu, Hasan Nasbi yang sebelumnya memimpin Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), pada 27 April 2026 dilantik menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Media.
Artinya, keduanya tidak serta-merta meninggalkan lingkungan kekuasaan. Mereka justru memperoleh penugasan baru dalam lingkaran pemerintahan Presiden Prabowo.
Perubahan jabatan Qodari dan Hasan Nasbi menarik dicermati dari perspektif komunikasi politik. Qodari pernah dikenal sebagai pengamat politik dan konsultan survei yang memiliki pengalaman membaca perilaku pemilih serta dinamika elektoral. Pengalamannya kemudian digunakan dalam struktur komunikasi pemerintahan.
Hasan Nasbi memiliki latar belakang sebagai peneliti dan konsultan politik. Pengalamannya dalam komunikasi publik menjadikannya salah satu figur yang diperhitungkan dalam membangun narasi politik pemerintahan.
Ketika keduanya mengalami pergeseran posisi, muncul pertanyaan: apakah Presiden Prabowo sedang menata ulang strategi komunikasi dan konsolidasi politik pemerintahannya?
Pertanyaan tersebut relevan, tetapi tidak boleh langsung dijawab dengan kesimpulan bahwa perubahan jabatan keduanya merupakan bagian dari operasi politik untuk mengakhiri posisi Gibran. Belum terdapat bukti terbuka yang cukup untuk membuktikan hubungan sebab-akibat tersebut.
Yang dapat diamati adalah Presiden memiliki kewenangan membangun tim penasihat, mengatur kelembagaan komunikasi, dan menentukan figur yang dipercaya untuk menjalankan agenda pemerintahannya.
Dalam sistem presidensial, Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945. Wakil Presiden membantu Presiden menjalankan tugas pemerintahan, tetapi keduanya tetap memiliki kedudukan konstitusional yang berbeda.
Oleh:
Irdam Imran
Pengamat Politik dan Konstitusi, Mantan Birokrat Parlemen Senayan
Pilih Wapres: Konstitusionalitas, Etika Kepemimpinan, dan...
Esai - 17 November 2026
Oleh: Irdam Imran
Dari Demokrasi Elektoral Menuju Demokrasi Konstitusional:...
Esai - 15 November 2026
Oleh: Irdam Imran