Demokrasi tidak boleh berhenti pada siapa yang memperoleh kekuasaan, melainkan harus menjawab bagaimana kekuasaan dijalankan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan.
Pasca-Gibran, Presiden Prabowo memiliki kesempatan untuk memperkuat pemerintahan yang lebih inklusif, profesional, dan berorientasi pada kepentingan nasional.
Qodari dan Hasan Nasbi, dengan pengalaman politik dan komunikasi yang dimiliki, semestinya dapat berkontribusi memberikan masukan strategis agar komunikasi pemerintah tidak terjebak dalam propaganda maupun pembelaan terhadap kepentingan kelompok tertentu.
Komunikasi pemerintah seharusnya menjadi jembatan antara kebijakan negara dan aspirasi masyarakat, termasuk kritik dari masyarakat sipil, akademisi, pers, serta kelompok oposisi.
Pada akhirnya, sejarah tidak akan menilai pemerintahan hanya dari siapa yang berada di sekitar Presiden, tetapi dari keberhasilannya mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
Pasca-Gibran seharusnya menjadi momentum konsolidasi konstitusi, bukan sekadar konsolidasi kekuasaan.
Sebab, dalam negara demokrasi, loyalitas tertinggi pejabat negara bukan kepada figur Presiden, partai politik, ataupun kelompok pendukung, melainkan kepada konstitusi, bangsa, dan negara.
Depok, 21 November 2026
Oleh:
Irdam Imran
Pengamat Politik dan Konstitusi, Mantan Birokrat Parlemen Senayan
Pilih Wapres: Konstitusionalitas, Etika Kepemimpinan, dan...
Esai - 17 November 2026
Oleh: Irdam Imran
Dari Demokrasi Elektoral Menuju Demokrasi Konstitusional:...
Esai - 15 November 2026
Oleh: Irdam Imran