Pasca-Gibran: Qodari, Hasan Nasbi, dan Perubahan Konfigurasi Elite Kekuasaan di Istana


Pengamat Politik dan Konstitusi, Mantan Birokrat Parlemen Senayan

Sabtu, 21 November 2026 | Esai
Esei politik Irdam Imran mengulas pergeseran posisi Muhammad Qodari dan Hasan Nasbi, konsolidasi kekuasaan Presiden Prabowo,
Esei politik Irdam Imran mengulas pergeseran posisi Muhammad Qodari dan Hasan Nasbi, konsolidasi kekuasaan Presiden Prabowo, serta perubahan konfigurasi elite Istana pasca-Gibran dalam perspektif komunikasi politik dan supremasi konstitusi.

Ketika Gibran berhenti dari jabatan Wakil Presiden, konfigurasi politik pemerintahan tentu memasuki babak baru.

Prabowo menghadapi tantangan untuk memastikan stabilitas pemerintahan, menjaga soliditas koalisi, dan membangun kembali kepercayaan publik.

Di sinilah peran komunikasi politik menjadi penting. Pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan politik di parlemen ataupun dukungan partai koalisi. Pemerintah juga membutuhkan legitimasi publik yang dibangun melalui transparansi, akuntabilitas, dan kinerja nyata.

Qodari melalui Wantimpres memiliki ruang untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden. Hasan Nasbi melalui fungsi penasihat khusus dapat membantu merumuskan arah komunikasi strategis pemerintahan.

Akan tetapi, efektivitas keduanya pada akhirnya harus diukur dari kontribusinya terhadap kepentingan negara, bukan sekadar keberhasilan membangun citra kekuasaan.

Supremasi Konstitusi di Atas Kepentingan Elite

Berhentinya Gibran harus ditempatkan dalam kerangka konstitusional, terutama Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.

MPR RI memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menindaklanjuti proses tersebut. Presiden mengajukan dua calon Wakil Presiden untuk dipilih MPR dari dua calon yang diusulkan, sesuai ketentuan konstitusi.

Proses ini tidak boleh menjadi sekadar transaksi politik antarelite atau pembagian kekuasaan di antara partai-partai pendukung pemerintah.

Figur Wakil Presiden berikutnya harus memiliki kapasitas kenegarawanan, integritas, pengalaman pemerintahan, dan kemampuan membangun komunikasi dengan seluruh komponen bangsa.

Legitimasi politik tidak cukup hanya berasal dari kesepakatan elite. Legitimasi konstitusional harus disertai kepercayaan rakyat.

Peristiwa ini sekaligus menjadi momentum untuk mengoreksi praktik demokrasi elektoral yang terlalu menekankan kemenangan dalam kontestasi politik, tetapi kurang memberikan perhatian terhadap kualitas demokrasi konstitusional.

Halaman:

Oleh:

Pengamat Politik dan Konstitusi, Mantan Birokrat Parlemen Senayan

Profil Penulis
Pengamat politik dan konstitusi serta mantan birokrat Parlemen Senayan yang fokus mengkaji ketatanegaraan, demokrasi konstitusional, dan kepemimpinan nasional.
Lihat Profil & Semua Tulisan →
Pedoman Pemberitaan Media Siber & Hak Jawab
Mimbar Minang tunduk dan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik serta Pedoman Pemberitaan Media Siber yang ditetapkan Dewan Pers. Apabila pembaca menemukan kekeliruan data atau bermaksud menyampaikan tanggapan dan hak koreksi, silakan hubungi redaksi melalui Kontak Redaksi.
American Alumni Association West Sumatra
Bagikan:
Komentar Pembaca 0
Komentar tampil setelah dimoderasi redaksi
0 / 1000 karakter
Kode Keamanan CAPTCHA
Ketik 6 huruf/angka yang terlihat pada gambar (tidak peka huruf besar/kecil).
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
promptlab.my.id Share prompts, not hype.